PT. Harita Nickel Fasilitasi 2000 Karyawan untuk Salurkan Hak Pilih
Sebanyak 2.000 lebih karyawan PT. Harita Nickel yang saat pemilu 2019 berlangsung sedang bekerja di Site Desa Kawasi akan diberikan fasilitas agar mereka dapat menyalurkan hak pilih Pemilu 2019 di Desa Kawasi, Kecamatan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel). Para karyawan disediakan TPS khusus oleh KPU Halsel untuk Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden-Wakil Presiden (Pilpres) 2019.
“Karyawan kami sekitar 2.000 orang lebih yang punya hak pilih, tapi dia warga di luar kabupaten dan Provinsi. Yang mendaftar ada 2.000 orang lebih akan menggunakan hak pilihnya, kami sudah bekerja sama dengan KPUD Halsel dan sudah menyiapkan 8 TPS Khusus di Kawasi untuk karyawan kami. 2.000 karyawan PT. Harita itu seluruhnya sudah mengurus surat pindah memilih mereka ke KPU asal kabupaten mereka masing masing atau formulir A5,” ungkap Humas PT. Harita Nickel, Muchtar Sindang, Selasa (09/04/2019).
“Aturannya TPS tidak bisa di perusahaan, jadi di tempat umum di Desa Kawasi. Jadi 2.000 lebih karyawan mudah-mudahan hak pilihnya tetap digunakan, kami sudah bekerja sama dengan KPU Halsel dan mereka berjanji menyediakan 8 TPS Khusus untuk karyawan kami,” terangnya.
Harita Nickel sendiri tidak menerapkan waktu libur saat Pemilu berlangsung, sehingga operasi perusahaan akan tetap berjalan dan karyawan tetap dapat menyalurkan hak politik mereka, maka dari itulah diterapkan sistem shift secara bergantian agar seluruh karyawan tetap dapat memilih.
“Supaya tidak mengganggu ritme kerja, mulai dibukanya TPS antara jam 07.00-13.00 WIT, akan kami atur shift-shiftnya, sehingga tidak semuanya meninggalkan pabrik, tapi sebagian dating, sebagian masuk lagi ke TPS secara bergantian,” pungkasnya.
Sementara itu, Deputy Head External Relation and Corporate Social Responsibility (CSR) Harita Group, Alexander Lieman mengatakan, “pihak perusahaan akan menghormati hak politik masing-masing karyawan, untuk itu, pihak perusahaan tidak akan menghalang-halangi karyawan untuk menyalurkan hak politik mereka.”